Peran UKM dalam Mendorong Kekompetitifan Perekonomian Indonesia
SEJARAH perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala kecil – menengah (UKM). Beberapa kesimpulan, setidak-tidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UKM ternyata tak bisa diabaikan. (D.L. Birch, 1979)
Krisis yang terjadi di Indonesia pada 1997 merupakan momen yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah.
Ada beberapa alasan mengapa UKM dapat bertahan di tengah krisis moneter 1997 lalu. Pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan bermasalah, maka UKM ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan usaha berkala besar dapat bertahan. Di Indonesia, UKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.
Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada.
Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. Pada 1996, data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah UKM sebanyak 38,9 juta dengan rincian: sektor pertanian berjumlah 22,5 juta (57,9%); sektor industri pengolahan 2,7 juta (6,9%); sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebanyak 9,5 juta (24%); dan sisanya bergerak di bidang lain. Dari segi nilai ekspor nasional (BPS, 1998), Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan ekspor usaha kecil negara-negara lain, seperti Taiwan (65%), China (50%), Vietnam (20%), Hongkong (17%), dan Singapura (17%). Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti antara lain: perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan.
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta . Departemen Koperasi dan UKM. Namun, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama Orde Baru, sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir di semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan industri.
Dengan adanya kebijakan dan dukungan yang lebih besar seperti perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan, UKM diharapkan dapat berkembang pesat. Perkembangan UKM diharapkan dapat bersaing sehat dengan pasar besar di tengah bebasnya pasar yang terjadi saat ini. Selain itu, UKM dapat diharapkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan sehingga terciptanya kekompetitifan dan stabilitas perekonomian Indonesia yang baik.
Sumber : Portaljakarta.com
Rabu, 25 Mei 2011
Kamis, 12 Mei 2011
Hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan di ASEAN
Seperti yang kita ketahui, dari dulu sampai sekarang di berbagai Negara selalu terdapat kemiskinan yang bisa dikatakan sulit untuk ditanggulangi. Apalagi di Negara ASEAN, berikut data kemiskinan Negara ASEAN :
Sumber :
Country Yearbook and ASEAN figures 2003
Ministry of Health Malaysia
ASI Country Submission
ADB Key Indicators 2005-2008
UNSD NSG Indicators 2010
Ini ada sebagian pengertian dari kemiskinan agar kita lebih tau lagi apa sebenarnya kemiskinan itu dan paa saja penyebab umumnya.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Kemiskinan Dunia :
Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai "sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi."
Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari AS$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari AS$ 2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001.
Proyek Borgen menunjuk pemimpin Amerika memberikan AS$230 milyar per tahun kepada kontraktor militer, dan hanya AS$19 milyar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Perkembangan Milenium PBB untuk mengakhiri kemiskinan parah sebelum 2025.
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.
Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:
Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
Lalu karena adanya kemiskinan ASEAN yang memang dapat dikatakan cukup tinggi maka ASEAN pun menuntut solusi yang inovatif dan inilah pidato Presiden kita tentang penanggulangan kemiskinan di ASEAN .
KERJA sama ASEAN harus mencari cara inovatif untuk menanggulangi kemiskinan di tingkat regional. Saat ini ada 118 juta penduduk ASEAN yang berpendapat maksimal US$1,25 (sekitar Rpll.250) per hari.
Demikian ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjadi Ketua ASEAN periode 2011, dalam pidatonya pada pembukaan Pertemuan ke-15 Menteri Keuangan ASEAN (ASEAN Finance Ministers Meeting/ AFMM) di Nusa Dua, Bali, kemarin.
"Kemampuan kita untuk mengatasi kemiskinan menjadi isu penting di kawasan. Saat ini ada 1,4 miliar orang hidup dengan pendapatan US$1,25 per hari. Dengan 118 juta di antaranya hidup di negara ASEAN," ujarnya.
Menurut Presiden, masalah kemiskinan di ASEAN terjadi karena minimnya akses orang miskin terhadap lembaga ke-uangan dan asuransi. Untuk itu, diperlukan upaya membuat si miskin bisa mengakses sektor keuangan.
"Solusi keuangan yang inovatif harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga mereka bisa melakukan usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka," katanya.
Ia pun mencontohkan bagaimana Indonesia melakukan upaya tersebut lewat program kredit usaha rakyat (KUR). Program KUR dilakukan oleh bank komersial dan 70% kredit dijamin oleh pemerintah. Tujuannya ialah mengembangkan sektorusaha kecil dan menengah.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan saat ini 96 nasabah KUR memiliki jumlah pinjaman rata-rata Rp4 juta (sekitar US$450)."Saya bangga mengatakan saat ini KUR mempunyai 4,1 juta debitur yang tidak bankable," tuturnya.
Lebih jauh, Presiden meminta para menteri keuangan ASEAN untuk mengelola dengan baik liberalisasi jasa keuangan.
Dalam pembukaan hadir Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, dan Managing Director World Bank Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, hadir pula Presiden Asian Development Bank Haruhiko Kuroda, dan Deputy Managing Director International Monetary Fund Naoyuki Shi-nohara, serta para menteri keuangan negara-negara ASEAN lainnya. (Tup/E-1)
Selain penanggulangan kemiskinan yang dituturkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada cara lain untuk menanggulanginya yaitu dengan cara wisata kesehatan.
Tahun 2010, negara anggota ASEAN memasuki babak baru kerjasama ekonomi regional berupa liberalisasi menyeluruh sistem perdagangan maupun sektor jasa tertentu. Dari dua belas sektor prioritas dalam visi mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA 2015), terdapat empat sektor jasa yang sejak tahun 1995 secara berangsur-angsur diliberalisasi dan ditargetkan mencapai liberalisasi penuh pada 2010 yaitu pariwisata, kesehatan, jasa penerbangan, dan e-ASEAN. Sedangkan logistik ditargetkan dapat diliberalisasi secara menyeluruh pada 2013. Namun, visi MEA tersebut bukannya tanpa kritik, karena dominasi fokal poin ASEAN pada tataran politik daripada kerjasama ekonomi.
Berbeda dengan proses perundingan liberalisasi perdagangan dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang mekanismenya menekankan pada penyederhanaan sistem perdagangan melalui penurunan tarif maupun non tarif, maka kerangka Asean Framework Agreement of Services (AFAS) bertujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa ASEAN melalui diversifikasi kapasitas produksi, peningkatan pasokan dan distribusi jasa antar penyedia jasa intra dan ekstra ASEAN serta menghilangkan hambatan perdagangan jasa antar anggota (Sekretairat ASEAN; 2008). Putaran perundingan liberalisasi sektor jasa dilakukan melalui pengurangan hambatan dalam konteks empat cara ketersediaan jasa dari penyedia jasa kepada pengguna jasa (mode of supply) yaitu (i) penyediaan jasa kesehatan jarak jauh; (ii) wisata kesehatan;(iii) kehadiran jasa pelayanan asing di dalam negeri; (iv) ekspor tenaga medis.
Pertama, penyediaan jasa kesehatan jarak jauh merupakan jasa yang memanfaatkan peluang kemajuan teknologi informasi dalam rangka menghemat biaya operasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif di negara berkembang karena murahnya biaya produksi (upah, sewa, dsb). Filipina, memanfaatkan peluang ini dengan bertindak sebagai subkontraktor 25 perusahaan jasa Amerika yang mengirimkan medical transcription services ke Amerika Serikat. Keunggulan Filipina terletak pada tersedianya tenaga medis berbahasa Inggris. Walaupun nilai ekspornya baru mencapai US$10 juta, namun memberikan peluang yang besar karena impor jasa ini di Amerika Serikat mencapai US$ 13 juta per tahun (Arunnanondechai-Fink; 2007). Di luar Filipina, negara anggota ASEAN lainnya termasuk Indonesia, belum dapat memafaatkan peluang ini, oleh karena adanya undang-undang perlindungan kerahasiaan data pasien merupakan hambatan pada moda ini di samping kemampuan berbahasa Inggris.
Kedua, wisata kesehatan yang diberikan oleh penyedia jasa di luar negeri kepada konsumen di negara lain setelah konsumen tersebut berpindah secara fisik ke negara penyedia jasa. Tiga negara ASEAN sangat menonjol selama beberapa tahun terakhir ini seperti Mouth Ellizabeth Central Hospital (Singapura),keti pulau Penang (Malaysia), dan Bangkok (Thailand). Setiap tahunnya, 60% turis yang berwisata kesehatan di Thailand berasal dari Indonesia, sedangkan di Singapura jumlah tersebut mencapai 45% dari total turis kesehatan. Di samping memanfaatkan peluang wisatawan dari kalangan menengah ke atas asal Indonesia, penduduk Indonesia di wilayah Sumatra memanfaatkan peluang ini karena mudahnya akses tanpa prosedur administratif visa seperti yang dimanfaatkan oleh penduduk provinsi Kepri berwisata kesehatan di Singapura, Penang, maupun Johor Bahru. Bila turis tersebut telah kembali ke negara asal khususnya Indonesia, RS di Bangkok, di Singapura, Penang, Johor Bahru tetap melakukan kontrol jarak jauh walaupun si pasien telah dinyatakan sembuh seperti yang dialami masyarakat Indonesia di Tanjung Pinang dan Batam. Sebuah pola pembelajaran yang mengikuti layanan kesehatan di negara-negara sosial demokrat seperti Prancis dan Jerman. Filipina dan Vietnam walaupun mempunyai keterbatasan peralatan, tidak mau ketinggalan dalam penyediaan jasa ini dengan membuka akses pelayanan kesehatan pada perawatan spesialis mata dan bedah plastik. Sedangkan Vietnam membuka akses pada pasien asal Kamboja. Agaknya kedua negara ini memanfaatkan peluang bahasa dan jasa pelayanan pada negara tetangga
Ketiga, commercial presence merupakan jasa yang disediakan dengan kehadiran penyedia jasa asing di Indonesia. Contoh jelas adalah « Parkway Group Healthcare » salah satu pemodal terbesar asal Singapura bekerjasama dengan beberapa Rumah Sakit di Indonesia, Malaysia, India, Sri Langka maupun Inggris khususnya wilayah perkotaan untuk memenuhi permintaan kelas menengah ke atas yang enggan melakukan wisata kesehatan.
Keempat, ekspor tenaga medis merupakan penyediaan jasa langsung berupa tenaga medis asing yang memiliki keahlian tertentu, misalnya saat ini sudah ada para dokter dari India dan China berpraktek di Indonesia, setelah 2010, para dokter dari negara tersebut akan membanjiri Indonesia. Namun, fenomena ini saling mengisi, karena Singapura juga kekurangan dokter yang diisi oleh dokter dari Malaysia dan Philipina. Sedangkan Malaysia yang juga kekurangan dokter karena mereka bekerja di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab diisi oleh dokter asal India dan Indonesia. Di Indonesia, 47% para dokter terkonsentrasi di Jawa karena daya tarik Jawa dan daya tolak tempat mengabdi.
Setiap tahun pendapatan dari health tourism tersebut mencapai US$482 juta di ASEAN dengan pembagian US$420 juta bagi Singapura dan US$40 juta bagi Thailand, sisanya Malaysia. Negara Gajah Putih saat ini telah menjalankan « universal care scheme » yaitu asuransi kesehatan yang menjamin 80,4% penduduknya dan telah berjalan sangat baik sejak diluncurlalukan 2001. Di ASEAN, sebagian besar biaya kesehatan berasal dari pengeluaran rumah tangga kecuali Thailand dan Malaysia yang masing-masing dari sektor pemerintah sebesar 67.5% dan 53.7% dari total biaya kesehatan masyarakat.
Demikian tulisan saya mengenai kemiskinan di ASEAN yang dimulai dari data kemiskinan di SEAN, pengertian kemiskinan, penyebab kemiskinan serta penanggulangan dan solusi yang inovatif. Terima kasih.
Sumber :
Id.wikipipedia.org tanggal 12 mei pada pukul 08.37
Bataviase.co.id tanggal 12 mei pukul 07.57
dinkesprovkepri.org tanggal 12 mei pukul 09.02
Sumber :
Country Yearbook and ASEAN figures 2003
Ministry of Health Malaysia
ASI Country Submission
ADB Key Indicators 2005-2008
UNSD NSG Indicators 2010
Ini ada sebagian pengertian dari kemiskinan agar kita lebih tau lagi apa sebenarnya kemiskinan itu dan paa saja penyebab umumnya.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Kemiskinan Dunia :
Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai "sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi."
Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari AS$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari AS$ 2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001.
Proyek Borgen menunjuk pemimpin Amerika memberikan AS$230 milyar per tahun kepada kontraktor militer, dan hanya AS$19 milyar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Perkembangan Milenium PBB untuk mengakhiri kemiskinan parah sebelum 2025.
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.
Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:
Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
Lalu karena adanya kemiskinan ASEAN yang memang dapat dikatakan cukup tinggi maka ASEAN pun menuntut solusi yang inovatif dan inilah pidato Presiden kita tentang penanggulangan kemiskinan di ASEAN .
KERJA sama ASEAN harus mencari cara inovatif untuk menanggulangi kemiskinan di tingkat regional. Saat ini ada 118 juta penduduk ASEAN yang berpendapat maksimal US$1,25 (sekitar Rpll.250) per hari.
Demikian ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjadi Ketua ASEAN periode 2011, dalam pidatonya pada pembukaan Pertemuan ke-15 Menteri Keuangan ASEAN (ASEAN Finance Ministers Meeting/ AFMM) di Nusa Dua, Bali, kemarin.
"Kemampuan kita untuk mengatasi kemiskinan menjadi isu penting di kawasan. Saat ini ada 1,4 miliar orang hidup dengan pendapatan US$1,25 per hari. Dengan 118 juta di antaranya hidup di negara ASEAN," ujarnya.
Menurut Presiden, masalah kemiskinan di ASEAN terjadi karena minimnya akses orang miskin terhadap lembaga ke-uangan dan asuransi. Untuk itu, diperlukan upaya membuat si miskin bisa mengakses sektor keuangan.
"Solusi keuangan yang inovatif harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga mereka bisa melakukan usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka," katanya.
Ia pun mencontohkan bagaimana Indonesia melakukan upaya tersebut lewat program kredit usaha rakyat (KUR). Program KUR dilakukan oleh bank komersial dan 70% kredit dijamin oleh pemerintah. Tujuannya ialah mengembangkan sektorusaha kecil dan menengah.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan saat ini 96 nasabah KUR memiliki jumlah pinjaman rata-rata Rp4 juta (sekitar US$450)."Saya bangga mengatakan saat ini KUR mempunyai 4,1 juta debitur yang tidak bankable," tuturnya.
Lebih jauh, Presiden meminta para menteri keuangan ASEAN untuk mengelola dengan baik liberalisasi jasa keuangan.
Dalam pembukaan hadir Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, dan Managing Director World Bank Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, hadir pula Presiden Asian Development Bank Haruhiko Kuroda, dan Deputy Managing Director International Monetary Fund Naoyuki Shi-nohara, serta para menteri keuangan negara-negara ASEAN lainnya. (Tup/E-1)
Selain penanggulangan kemiskinan yang dituturkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada cara lain untuk menanggulanginya yaitu dengan cara wisata kesehatan.
Tahun 2010, negara anggota ASEAN memasuki babak baru kerjasama ekonomi regional berupa liberalisasi menyeluruh sistem perdagangan maupun sektor jasa tertentu. Dari dua belas sektor prioritas dalam visi mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA 2015), terdapat empat sektor jasa yang sejak tahun 1995 secara berangsur-angsur diliberalisasi dan ditargetkan mencapai liberalisasi penuh pada 2010 yaitu pariwisata, kesehatan, jasa penerbangan, dan e-ASEAN. Sedangkan logistik ditargetkan dapat diliberalisasi secara menyeluruh pada 2013. Namun, visi MEA tersebut bukannya tanpa kritik, karena dominasi fokal poin ASEAN pada tataran politik daripada kerjasama ekonomi.
Berbeda dengan proses perundingan liberalisasi perdagangan dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang mekanismenya menekankan pada penyederhanaan sistem perdagangan melalui penurunan tarif maupun non tarif, maka kerangka Asean Framework Agreement of Services (AFAS) bertujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa ASEAN melalui diversifikasi kapasitas produksi, peningkatan pasokan dan distribusi jasa antar penyedia jasa intra dan ekstra ASEAN serta menghilangkan hambatan perdagangan jasa antar anggota (Sekretairat ASEAN; 2008). Putaran perundingan liberalisasi sektor jasa dilakukan melalui pengurangan hambatan dalam konteks empat cara ketersediaan jasa dari penyedia jasa kepada pengguna jasa (mode of supply) yaitu (i) penyediaan jasa kesehatan jarak jauh; (ii) wisata kesehatan;(iii) kehadiran jasa pelayanan asing di dalam negeri; (iv) ekspor tenaga medis.
Pertama, penyediaan jasa kesehatan jarak jauh merupakan jasa yang memanfaatkan peluang kemajuan teknologi informasi dalam rangka menghemat biaya operasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif di negara berkembang karena murahnya biaya produksi (upah, sewa, dsb). Filipina, memanfaatkan peluang ini dengan bertindak sebagai subkontraktor 25 perusahaan jasa Amerika yang mengirimkan medical transcription services ke Amerika Serikat. Keunggulan Filipina terletak pada tersedianya tenaga medis berbahasa Inggris. Walaupun nilai ekspornya baru mencapai US$10 juta, namun memberikan peluang yang besar karena impor jasa ini di Amerika Serikat mencapai US$ 13 juta per tahun (Arunnanondechai-Fink; 2007). Di luar Filipina, negara anggota ASEAN lainnya termasuk Indonesia, belum dapat memafaatkan peluang ini, oleh karena adanya undang-undang perlindungan kerahasiaan data pasien merupakan hambatan pada moda ini di samping kemampuan berbahasa Inggris.
Kedua, wisata kesehatan yang diberikan oleh penyedia jasa di luar negeri kepada konsumen di negara lain setelah konsumen tersebut berpindah secara fisik ke negara penyedia jasa. Tiga negara ASEAN sangat menonjol selama beberapa tahun terakhir ini seperti Mouth Ellizabeth Central Hospital (Singapura),keti pulau Penang (Malaysia), dan Bangkok (Thailand). Setiap tahunnya, 60% turis yang berwisata kesehatan di Thailand berasal dari Indonesia, sedangkan di Singapura jumlah tersebut mencapai 45% dari total turis kesehatan. Di samping memanfaatkan peluang wisatawan dari kalangan menengah ke atas asal Indonesia, penduduk Indonesia di wilayah Sumatra memanfaatkan peluang ini karena mudahnya akses tanpa prosedur administratif visa seperti yang dimanfaatkan oleh penduduk provinsi Kepri berwisata kesehatan di Singapura, Penang, maupun Johor Bahru. Bila turis tersebut telah kembali ke negara asal khususnya Indonesia, RS di Bangkok, di Singapura, Penang, Johor Bahru tetap melakukan kontrol jarak jauh walaupun si pasien telah dinyatakan sembuh seperti yang dialami masyarakat Indonesia di Tanjung Pinang dan Batam. Sebuah pola pembelajaran yang mengikuti layanan kesehatan di negara-negara sosial demokrat seperti Prancis dan Jerman. Filipina dan Vietnam walaupun mempunyai keterbatasan peralatan, tidak mau ketinggalan dalam penyediaan jasa ini dengan membuka akses pelayanan kesehatan pada perawatan spesialis mata dan bedah plastik. Sedangkan Vietnam membuka akses pada pasien asal Kamboja. Agaknya kedua negara ini memanfaatkan peluang bahasa dan jasa pelayanan pada negara tetangga
Ketiga, commercial presence merupakan jasa yang disediakan dengan kehadiran penyedia jasa asing di Indonesia. Contoh jelas adalah « Parkway Group Healthcare » salah satu pemodal terbesar asal Singapura bekerjasama dengan beberapa Rumah Sakit di Indonesia, Malaysia, India, Sri Langka maupun Inggris khususnya wilayah perkotaan untuk memenuhi permintaan kelas menengah ke atas yang enggan melakukan wisata kesehatan.
Keempat, ekspor tenaga medis merupakan penyediaan jasa langsung berupa tenaga medis asing yang memiliki keahlian tertentu, misalnya saat ini sudah ada para dokter dari India dan China berpraktek di Indonesia, setelah 2010, para dokter dari negara tersebut akan membanjiri Indonesia. Namun, fenomena ini saling mengisi, karena Singapura juga kekurangan dokter yang diisi oleh dokter dari Malaysia dan Philipina. Sedangkan Malaysia yang juga kekurangan dokter karena mereka bekerja di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab diisi oleh dokter asal India dan Indonesia. Di Indonesia, 47% para dokter terkonsentrasi di Jawa karena daya tarik Jawa dan daya tolak tempat mengabdi.
Setiap tahun pendapatan dari health tourism tersebut mencapai US$482 juta di ASEAN dengan pembagian US$420 juta bagi Singapura dan US$40 juta bagi Thailand, sisanya Malaysia. Negara Gajah Putih saat ini telah menjalankan « universal care scheme » yaitu asuransi kesehatan yang menjamin 80,4% penduduknya dan telah berjalan sangat baik sejak diluncurlalukan 2001. Di ASEAN, sebagian besar biaya kesehatan berasal dari pengeluaran rumah tangga kecuali Thailand dan Malaysia yang masing-masing dari sektor pemerintah sebesar 67.5% dan 53.7% dari total biaya kesehatan masyarakat.
Demikian tulisan saya mengenai kemiskinan di ASEAN yang dimulai dari data kemiskinan di SEAN, pengertian kemiskinan, penyebab kemiskinan serta penanggulangan dan solusi yang inovatif. Terima kasih.
Sumber :
Id.wikipipedia.org tanggal 12 mei pada pukul 08.37
Bataviase.co.id tanggal 12 mei pukul 07.57
dinkesprovkepri.org tanggal 12 mei pukul 09.02
Langganan:
Postingan (Atom)